Berikut komentar saya di eramuslim tentang usulan pak HNW kepada MUI untuk mengharamkan golput di http://www.eramuslim.com/dialog/usulan-fatwa-haram-golput.htm:
Dalam acara "The Candidate", Pak Sarwono Kusuma Atmaja mengatakan bahwa cost untuk politik di Indonesia ini sudah sangat besar, sehingga pemerintah tidak mampu memberikan jatah banyak pada sektor-sektor publik.
Pernyataan beliau ini pastilah bukan tanpa dasar, karena beliau sudah aktif di politik sekian lama.
Jadi, kenapa MUI tidak memfatwakan HARAM DEMOKRASI..... karena merugikan rakyat, karena anggaran negara akan habis terbuang hanya untuk coblosan mulai dari presiden sampai coblosan dukuh....
Untuk pemilu 2009 saja (presiden, DPR, DPRD, DPD), ongkosnya 13.5 triliun. Belumlah lagi untuk pilihan gubernur yang totalnya ada 33 gubernur. Belumlah lagi untuk pilihan bupati yang totalnya hampir 300an kabupaten. Belumlah lagi untuk pilihan lurah yang jumlahnya jauh lebih banyak lagi. Belum lagi untuk pilihan kepala dukuh yang jumlahnya jauuuuuh lebih banyak lagi.
Sebagai catatan, angka 13.5 triliun hanyalah uang yang dianggarkan oleh negara dari APBN. Jumlah itu belum termasuk uang yang dianggarkan oleh partai, caleg dan calon presiden yang bersangkutan.....
Wuih, apa ndak rugi ya, buang-buang duit segitu banyaknya hanya untuk nyoblos (/nyoret)
Bapak-bapak MUI, mbok haramkan aja demokrasi.... kalau seluruh umat Islam ini sepakat menolak, maka paling tidak 80 persen dari komponen bangsa ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk menolak demokrasi.
Tolak demokrasi.... hidup golput....
Dari komentar saya ini, saya bukan mendukung Gus Dur... tapi karena dari diskusi di pengajian malam selasa semalam, memang demikianlah adanya.
Di Piyungan, saya bersama teman-teman mempunyai sebuah unit pemberdayaan masyarakat melalui LAZIS dan juga sebuah BMT hasil kerjasama dengan Bank Muamalat (LAZISnya sudah jalan, tapi BMTnya baru mau jalan dilaunching besok tahun baru muharram). Menurut pengalaman kami, untuk memberdayakan masyarakat, untuk membuat seorang bisa mempunyai usaha mandiri, cukup dengan menggulirkan uang SATU JUTA RUPIAH dalam jangka waktu sekitar satu tahun. Seandainya anggaran pemerintah untuk pemilu 2009 yang sebesar 13.5 triliun itu digunakan untuk memberdayakan masyarakat, maka paling tidak akan ada 13.500.000 orang yang terbantu setiap tahunnya. Jumlah itu adalah sekitar 5% dari seluruh penduduk Indonesia. Kalau jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 40%, maka dalam jangka waktu 8 tahun, kemiskinan di Indonesia sudah akan terhapuskan. Bayangkan kalau tidak hanya 13.5 triliun saja yang dialokasikan, tapi kalau saja dialokasikan juga anggaran untuk coblosan pilkadal-kadal itu ke pemberdayaan masyarakat... Maka kurang dari 8 tahun kemiskinan di Indonesia akan lenyap....
Tapi, apakah ini terpikirkan oleh umat Islam? Apakah ini terpikirkan oleh negara? Apakah ini terpikirkan oleh anda?
Kemudian, bagaimana memilih pemimpin?
"Siasah" diartikan sebagai kepemimpinan. Kepemimpinan dalam Islam bukan berdasarkan pada pemilihan suara terbanyak, tapi berdasarkan pada siapa yang berbuat paling banyak dan bermanfaat bagi komunitas itu. Rasulullah diangkat menjadi pemimpin di Madinah karena seluruh orang sepakat bahwa beliaulah orang yang paling berbuat banyak dan paling berjasa bagi kemajuan Madinah. Setelah beliau wafat, dalam waktu 3 hari, sahabat langsung memilih Abu Bakar, karena beliaulah yang paling banyak berjasa dan paling banyak berkorban demi Islam (barangkali anda ingat bagaimana beliau menginfakkan seluruh harta bendanya untuk perang dan tidak meninggalkan sedikitpun untuk beliau dan keluarganya)... Demikianlah, jadi pemimpin dipilih dan diangkat dari orang yang paling berbuat banyak dengan melalui mekanisme musyawarah.
Wallahu a'lam bisshowab...
Dalam acara "The Candidate", Pak Sarwono Kusuma Atmaja mengatakan bahwa cost untuk politik di Indonesia ini sudah sangat besar, sehingga pemerintah tidak mampu memberikan jatah banyak pada sektor-sektor publik.
Pernyataan beliau ini pastilah bukan tanpa dasar, karena beliau sudah aktif di politik sekian lama.
Jadi, kenapa MUI tidak memfatwakan HARAM DEMOKRASI..... karena merugikan rakyat, karena anggaran negara akan habis terbuang hanya untuk coblosan mulai dari presiden sampai coblosan dukuh....
Untuk pemilu 2009 saja (presiden, DPR, DPRD, DPD), ongkosnya 13.5 triliun. Belumlah lagi untuk pilihan gubernur yang totalnya ada 33 gubernur. Belumlah lagi untuk pilihan bupati yang totalnya hampir 300an kabupaten. Belumlah lagi untuk pilihan lurah yang jumlahnya jauh lebih banyak lagi. Belum lagi untuk pilihan kepala dukuh yang jumlahnya jauuuuuh lebih banyak lagi.
Sebagai catatan, angka 13.5 triliun hanyalah uang yang dianggarkan oleh negara dari APBN. Jumlah itu belum termasuk uang yang dianggarkan oleh partai, caleg dan calon presiden yang bersangkutan.....
Wuih, apa ndak rugi ya, buang-buang duit segitu banyaknya hanya untuk nyoblos (/nyoret)
Bapak-bapak MUI, mbok haramkan aja demokrasi.... kalau seluruh umat Islam ini sepakat menolak, maka paling tidak 80 persen dari komponen bangsa ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk menolak demokrasi.
Tolak demokrasi.... hidup golput....
Dari komentar saya ini, saya bukan mendukung Gus Dur... tapi karena dari diskusi di pengajian malam selasa semalam, memang demikianlah adanya.
Di Piyungan, saya bersama teman-teman mempunyai sebuah unit pemberdayaan masyarakat melalui LAZIS dan juga sebuah BMT hasil kerjasama dengan Bank Muamalat (LAZISnya sudah jalan, tapi BMTnya baru mau jalan dilaunching besok tahun baru muharram). Menurut pengalaman kami, untuk memberdayakan masyarakat, untuk membuat seorang bisa mempunyai usaha mandiri, cukup dengan menggulirkan uang SATU JUTA RUPIAH dalam jangka waktu sekitar satu tahun. Seandainya anggaran pemerintah untuk pemilu 2009 yang sebesar 13.5 triliun itu digunakan untuk memberdayakan masyarakat, maka paling tidak akan ada 13.500.000 orang yang terbantu setiap tahunnya. Jumlah itu adalah sekitar 5% dari seluruh penduduk Indonesia. Kalau jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 40%, maka dalam jangka waktu 8 tahun, kemiskinan di Indonesia sudah akan terhapuskan. Bayangkan kalau tidak hanya 13.5 triliun saja yang dialokasikan, tapi kalau saja dialokasikan juga anggaran untuk coblosan pilkadal-kadal itu ke pemberdayaan masyarakat... Maka kurang dari 8 tahun kemiskinan di Indonesia akan lenyap....
Tapi, apakah ini terpikirkan oleh umat Islam? Apakah ini terpikirkan oleh negara? Apakah ini terpikirkan oleh anda?
Kemudian, bagaimana memilih pemimpin?
"Siasah" diartikan sebagai kepemimpinan. Kepemimpinan dalam Islam bukan berdasarkan pada pemilihan suara terbanyak, tapi berdasarkan pada siapa yang berbuat paling banyak dan bermanfaat bagi komunitas itu. Rasulullah diangkat menjadi pemimpin di Madinah karena seluruh orang sepakat bahwa beliaulah orang yang paling berbuat banyak dan paling berjasa bagi kemajuan Madinah. Setelah beliau wafat, dalam waktu 3 hari, sahabat langsung memilih Abu Bakar, karena beliaulah yang paling banyak berjasa dan paling banyak berkorban demi Islam (barangkali anda ingat bagaimana beliau menginfakkan seluruh harta bendanya untuk perang dan tidak meninggalkan sedikitpun untuk beliau dan keluarganya)... Demikianlah, jadi pemimpin dipilih dan diangkat dari orang yang paling berbuat banyak dengan melalui mekanisme musyawarah.
Wallahu a'lam bisshowab...
Comments